Washington, 4 Agustus 2025 — Otoritas keuangan utama di Amerika Serikat, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), bergerak cepat untuk menerapkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terhadap pasar stablecoin. Langkah ini merupakan respons terhadap laporan kebijakan crypto dari pemerintahan Presiden AS yang dirilis awal tahun ini, yang menekankan pentingnya mengatur aset kripto berisiko rendah seperti stablecoin.
Dalam waktu dekat, SEC dan CFTC akan menjalankan apa yang disebut sebagai “crypto sprint,” yaitu serangkaian inisiatif gabungan untuk menyelaraskan regulasi aset digital lintas lembaga. Salah satu hasil paling mencolok dari inisiatif ini adalah mendorong legislasi baru bernama GENIUS Act (Guarding Electronic Neutral Instruments Using Standards), yang secara khusus mengatur stablecoin berbasis fiat dengan rasio cadangan 1:1.
Mengapa Stablecoin Menjadi Fokus?
Stablecoin seperti USDC dan USDT memiliki kapitalisasi pasar gabungan melebihi US$120 miliar pada pertengahan 2025. Aset ini digunakan luas dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), perdagangan lintas platform, dan sebagai pengganti digital dolar dalam transaksi global. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada kerangka hukum yang spesifik mengatur siapa yang boleh menerbitkan stablecoin, bagaimana cadangan harus disimpan, dan sejauh mana perlindungan konsumen diberikan.
Dalam laporan sebelumnya dari Departemen Keuangan AS, disebutkan bahwa ketidakjelasan hukum mengenai stablecoin "mengancam stabilitas sistem keuangan jika adopsinya meluas tanpa pengawasan yang memadai."
Dengan pengesahan GENIUS Act, perusahaan penerbit stablecoin wajib:
-
Menyimpan cadangan penuh dalam bentuk aset tunai atau obligasi jangka pendek AS;
-
Menjalani audit triwulan dari lembaga akuntan independen;
-
Memperoleh lisensi khusus dari Federal Reserve atau lembaga regulator keuangan negara bagian.
Dampaknya ke Pasar Crypto dan Dunia Finansial
Berita ini disambut positif oleh pelaku pasar. Banyak yang melihatnya sebagai langkah menuju legitimasi dan integrasi yang lebih dalam antara sistem keuangan tradisional dan aset digital. CEO Circle, Jeremy Allaire, dalam wawancara dengan CNBC menyebut regulasi tersebut sebagai “fondasi penting untuk menjadikan stablecoin sebagai pilar keuangan global digital.”
Namun, tidak sedikit pula kritik yang muncul. Beberapa pengamat khawatir bahwa regulasi ini akan memberatkan startup crypto yang tidak memiliki sumber daya hukum dan keuangan sebesar perusahaan besar seperti Circle atau Tether. Ada kekhawatiran bahwa regulasi terlalu ketat akan mengekang inovasi dan mematikan pasar stablecoin independen.
Perbandingan Global: AS vs Dunia
Jika disahkan, AS akan menjadi negara besar pertama yang menerapkan regulasi stablecoin nasional secara terperinci. Uni Eropa masih dalam tahap implementasi awal MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), dan negara seperti Jepang serta Singapura baru menguji sandbox stablecoin.
Hong Kong juga sedang menyusun kerangka hukum serupa, namun masih tertinggal dari Amerika Serikat dalam hal pelaksanaan nyata. Inggris, melalui Bank of England dan FCA, bahkan dinilai masih “berputar di tempat,” seperti dikritik oleh mantan kanselir George Osborne baru-baru ini.
Kesimpulan
Langkah Amerika Serikat mengatur stablecoin menunjukkan niat kuat negara adidaya itu untuk memimpin dalam dunia keuangan digital. Regulasi ini dapat menjadi momentum penting dalam mengangkat kepercayaan institusi dan publik terhadap ekosistem crypto secara keseluruhan. Jika dilakukan secara seimbang—antara pengawasan dan inovasi—maka kehadiran stablecoin yang diatur dapat menjadi batu loncatan menuju sistem keuangan global yang lebih inklusif, transparan, dan efisien.